Presiden: Infrastruktur, Hilirisasi dan Industrialisasi serta Digitalisasi Jadi Tiga Fondasi Pendongkrak Daya Saing Indonesia

Sentul, Bogor, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tiga hal yang bisa menjadi fondasi pendongkrak daya saing Indonesia yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi, yang disampaikan saat menghadiri Silatnas PPAD 2022 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat. "Ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya, kompetisinya adalah negara cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan untuk cepat itu dibutuhkan fondasi-fondasi inilah yang sedang kita kerjakan," kata Presiden Jokowi.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah berusaha memperkuat ketiga fondasi tersebut, karena peta persaingan global tidak lagi tentang negara besar atau kaya mengalahkan negara kecil atau miskin. Presiden menyampaikan aspek infrastruktur dampaknya tidak terasa instan melainkan lima sampai 10 tahun mendatang yang terlihat jelas dalam peta persaingan dengan negara-negara lain.

"Dalam tujuh tahun ini kita sudah bertambah 2.042 km jalan tol, 5.500 km jalan non tol, bandara baru 15, pelabuhan baru 18, bendungan baru 38, irigasi baru 1,1 juta hektare. Inilah fondasi kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang dan efeknya akan ke APBN," ujarnya.

Dalam aspek hilirisasi dan industrialisasi, Presiden menyatakan bahwa kedua hal itu tidak berani dilakukan Indonesia untuk kurun waktu yang cukup panjang. Presiden mengingatkan bahwa semenjak era VOC masih beroperasi di Hindia Belanda, ekspor selalu dilakukan dalam bentuk bahan mentah dan kerap melupakan untuk mempersiapkan fondasi industrialisasinya.

"Saya beri contoh nikel kita ekspor bertahun-tahun, nilainya 1,1 billion USD tahun 2014, kira-kira Rp15 triliun ekspor bahan mentah. Begitu kita stop 2017, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun melompat Rp300 triliun, itu baru satu komoditi," ujarnya.

Presiden mengakui keputusan itu menimbulkan gugatan oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tapi Indonesia tidak gentar karenanya. "Sampai sekarang gugatan belum selesai karena kita mengajukan alasan-alasan yang masuk akal, barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri," katanya.

Presiden menyatakan langkah Uni Eropa itu tidak lepas bahwa karena industri baja mereka tidak mendapatkan pasokan bahan baku, sehingga industri tersebut justru beralih ke Indonesia. Dari industrialisasi tersebut Indonesia mendapatkan keuntungan berupa lompatan pajak sekira 20 kali lipat.