Jakarta - Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan semua lembaga negara untuk membangun demokrasi dan memperkokoh ideologi bangsa.

Dalam kaitan itu, presiden mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.

“Saya mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD ini dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pimpinan DPD, Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla dan Boediono, para duta besar negara sahabat, menteri kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kepala kepolisian RI, para ketua umum partai politik dan 435 anggota MPR.

Dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal istilah Empat Pilar yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menyebutkan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.

Sebagai tindak lanjutnya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya MPR tersebut.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi kepada MPR, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara lainnya.

“Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian sangat membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar antara lain UU IKN, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata presiden.

Sedangkan apresiasi kepada DPD, presiden mengatakan sesuai kewenangannya DPD telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi baru.

Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara.

“Mahkamah Agung terus mengedepankan keadilan restoratif. Mahkamah Agung juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sama halnya, presiden menyebutkan Mahkamah Konstitusi juga telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif.

“Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai tuan rumah Kongres Mahkamah Konstitusi sedunia juga patut diapresiasi,” tuturnya.

Apresiasi yang sama disampaikan untuk Komisi Yudisial yang telah memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa.

Penanganan laporan terkait lembaga peradilan telah mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Sedangkan, apresiasi kepada BPK, presiden mengatakan BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis.

 “Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20,” kata presiden.

Dia melanjutkan, “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya”. (nsi)