- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id)
Detik Itu Juga, Gebuk! Presiden Jokowi Tindak Tegas Mafia Tanah yang Menyulitkan Pengurusan Sertifikat
“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menyimpan sertifikat tanah dengan baik. Sebab, sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berisi informasi hak kepemilikan tanah.
Menurut Presiden, konflik maupun sengketa tanah masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas bidang tanah tersebut.
“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengkalim ‘ini tanah saya’ (tunjukkan), ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga telah menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah.
Pada tahun 2016, Presiden memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.
“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” pungkasnya.