Jakarta - Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2023 beserta nota keuangannya diawali oleh pandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang langsung disampaikan oleh juru bicara pertama, Abidin Fikri yang betugas di Komisi IX DPR RI.

Fraksi PDIP berpandangan bahwa APBN sebagai instrumen kebijakan fiksal disusun untuk mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung pencapaian target pembangunan, memperkuat pemulihan ekonomi, memperkokoh pondasi perekonomian nasional, dan memgantisipasi resiko ketidakpastian global. 

"Potensi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pulihnya permintaan domestik, membaiknya kinerja ekspor, dan pulihnya lapangan usaha," kata anggota DPR RI bernomor anggota A222 itu.

Pulihnya lapangan usaha diperlukan kebijakan kementerian di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan lain sebagainya, yang dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sebesar 75% kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor lapangan usaha strategis yang berkaitan dengan kebijakan kementerian lembaga terkait," lanjutnya.

Dalam paparannya, Abidin Fikri memperkirakan proyeksi harga komoditas ekspor pada 2023 yang masih cukup tinggi, peluangnya harus mendorong ekspansi ekspor agar pilar permintaan tidak bertumpu pada konsumsi domestik.

Namun, ekspansi ekspor harus memperhatikan nilai tambah sebagai wujud kemajuan program hilirisasi kontribusi ekspor yang makin besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang sejalan dengan upaya PDIP meningkatkan rasio pajak dan mempertebal pundi-pundi devisa. (hsn/ree)