Sidang Dakwaan Korupsi Persetujuan Ekspor CPO, JPU Ungkap Peran Eks Mendag M. Lutfi

Hasilnya adalah pelarangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor CPO, tidak dimasukkannya Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen secara tegas dalam kebijakan yang akan diundangkan dan besaran DMO 20 persen atau diskresi Menteri Perdagangan melalui konsorsium serta pemberian subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pada 16 Januari 2022, M. Lutfi selaku Mendag lalu menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian dengan memaparkan rencana pengendalian dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri serta cara pembatasan ekspor yang bahan slide-nya sudah dipersiapkan dan dipaparkan langsung oleh M. Lutfi.

Pada 27 Januari 2022 di Kantor Kemendag, M. Luthfi lalu menerbitkan kebijakan DMO dan Domestic Price obligation (DPO) yang beberapa kali dibuat pembaruan hingga pada 8 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2022.

"Setelah ditetapkannya Permendag No. 8 Tahun 2022, maka pada 10 Februari 2022 Lin Che Wei menyampaikan pesan melalui WA kepada M. Lutfi bahwa terjadi keresahan oleh para pelaku dengan diberlakukan-nya Permendag No. 8 Tahun 2022 sehingga Lin Che Wei meminta kepada M. Lutfi agar Dirjen mensosialisasikan teknis Permendag 8 Tahun 2022," tambah jaksa.

Lin Che Wei pun menyelenggarakan 2 zoom meeting pada 10 Februari 2022 yaitu pagi hari dan sore hari.

"Zoom Meeting" pagi dihadiri oleh Mendag M. Lutfi, Indra Sari Wisnu Wardhana, Darwin Indigo (bergabung dari Singapura), Lie Tju Tjien/Chin Wilmar, Thomas Muksim Wilmar dan beberapa pelaku usaha.

Isi rapat adalah keberatan pelaku usaha atas Permendag No. 8 tahun 2022. Beberapa pengusaha menyampaikan keberatan terkait syarat dan cakupan yang dimuat dalam aturan tersebut karena merasa terbebani dengan adanya administrasi untuk realisasi distribusi minyak goreng DMO yang sampai ke pengecer/konsumen.