Heboh Effendi Simbolon Sebut TNI "Gerombolan Lebih-lebih Ormas", Akademisi: TNI Sudah Transformasi

Jakarta - Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meminta jajarannya untuk menghentikan protes secara terbuka kepada anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, yang menyebut "TNI gerombolan" saat rapat dengar pendapat bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan semua jajaran, di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup, beliau pun hari ini sudah minta maaf," ujar Abdurrahman, kepada wartawan di Bengkalis, Riau, Rabu (14/9/2022).

Ia mengatakan, TNI akan tetap solid, meskipun ada yang menyebut hubungan dia dengan atasannya, panglima TNI, tidak baik.

"TNI pada umumnya tetap solid, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," katanya.

Ia mengatakan, Simbolon punya hak konstitusional sebagai anggota DPR tetapi kami, TNI AD, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu. TNI AD melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun di tempat lain membantu rakyat.

Ia juga yakin yang disampaikan Simbolon tidak mewakili DPR apalagi mewakili partai politik di mana dia bernaung, yaitu PDI Perjuangan, yang menjadi partai berkuasa saat ini.

"Setahu saya PDI Perjuangan itu juga sangat dekat dengan TNI AD dan perhatian dengan wong cilik anggota Komisi I (DPR) semuanya baik. Karena selama ini hal-hal yang baik disampaikan. Kalau disampaikan TNI AD seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya," katanya.

Ia menyatakan, dia sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. "Jadi jika tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, maka Pak Efendi Simbolon jangan asal bicara," katanya.

"Seharusnya secara komprehensif kalau menerima laporan, ungkap dan sebagainya, tidak serta merta ditelan begitu saja ini berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, Dudung memerintahkan prajurit TNI AD untuk mengecam pernyataan Effendi yang menyebut 'TNI seperti gerombolan'. Hal itu diketahui dari potongan video yang beredar.

Tidak diketahui kapan video itu direkam, tetapi dalam video, tampak Dudung melakukan video conference dengan jajarannya. Di sebelah Dudung, ada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subiyanto.

"Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Nanti lihat tanggal 26, saya buktikan pada kalian..." kata Dudung. 

Sebelumnya, Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Catur Insan Cendekia, Taufan Hunneman diksi 'gerombolan' Effendi Simbolon tidak tepat bahkan cendrung tendensius. Sebab secara fakta sejak reformasi hingga kini kita bisa melihat bahwa TNI melakukan transformasi.

Menurut Taufan, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan TNI yakni transformasi organisasi, TNI berbasis kompetensi dengan mengutamakan profesionalisme dalam bertindak, dan Dinamika di tubuh TNI serta terciptanya kondusifitas menunjukkan kedewasaan TNI dalam mengelola dinamika dalam tubuhnya.

"Oleh sebab itu ketika masyarakat melihat segala effort dilakukan dan di bandingkan dengan diksi 'gerombolan' yang diucapkan tanpa berbasis data, asumsi dan juga menimbulkan tendensi yang merupakan satu pendeskripsian salah tidak heran muncul reaksi ysng demikian masif," lanjutnya.

Ia menuturkan permintaan maaf Effendi Simbolon yangg menggunakan diksi itu harus juga dijadikan ruang evaluasi, intropeksi dalam memaknai arti kebebasan dan imunitas dalam memberikan pertanyaan sebagai hak bertanya anggota dewan.dalam pandangan Habermas , komunikasi yang efektif apabila dibangun dalam prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan legislative heavy dalam konteks ini maka perlu dibangun satu kesepahaman di antara berbagai lembaga dalam mensikapi proses komunikasi ini," ucapnya.(ant/ebs)