Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah kriteria capres dan cawapres yang akan diusung partainya di Pilpres 2024.

AHY mengatakan, pasangan capres dan cawapres serta rekan koalisi harus sesuai dengan kriteria dan tema perjuangan politik Partai Demokrat 2024, yakni perubahan dan perbaikan.

"Adapun terkait kriteria capres cawapres disamping harus memiliki integritas, pasangan itu harus memiliki dukungan terkuat dari rakyat," kata AHY saat menyampaikan pidato politik kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Selain itu, AHY menyebut pasangan capres dan cawapres tersebut juga harus mempunyai chemistry yang kuat. 

"Memiliki kekuatan energi yang percaya, saling menguatkan, saling melengkapi. Semangatnya adalah dwitunggal," ujar dia.

Ia berharap tanggung jawab konstitusional partainya itu tidak diganggu atau dihalang-halangi oleh berbagai pihak.

"Kita bisa mencontoh pilpres yang indah di era Megawati dan SBY dulu. Demokrat siap mencalonkan kader utamanya menjadi bagian capres cawapres yang diusung," imbuhnya.

"Pintu untuk melakukan perubahan dan perbaikan terbuka lebar. Partai Demokrat harus menjadi motor perubahan ini," pungkas AHY.

BLT Era SBY Dihina-hina

Program bantuan langsung tunai (BLT) sempat dihina-hina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini program BLT dilanjutkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menyinggung program BLT yang dicetuskan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah dihina-hina. Namun, program BLT masih dilanjutkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu disampaikan AHY saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat di Gedung JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (15/9/2022). 

AHY kembali mengingatkan era SBY ada 4 pilar pembangunan, yaitu Provebs atau pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan. Kemudian Projobs atau lapangan kerja dibuka seluas-luasnya, dan Propoor atau kaum miskin dibantu. 

"Itulah mengapa ada subsidi ada BLT bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Dulu dihina-hina BLT kita, apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itu cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY. 

Namun, kata AHY, anehnya program BLT sekarang dilanjutkan oleh Pemerintah. Tentu, AHY mengapresiasi Pemerintahan Jokowi yang meneruskan program BLT cetusan era SBY. 

"Sekarang BLT, it's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," jelas dia.

Kemudian, AHY mengingatkan kader Partai Demokrat tidak boleh ada yang menangis apalagi pura-pura menangis. Menurut dia, masyarakat atau rakyat kecil yang menangis setiap ditemui atau kunjungi di lapangan. 

"Kalau Demokrat saja tidak berdaya apalagi masyarakat kecil di bawah. Kalau anggota dewan saja enggak kuat, apalagi rakyat kita yang dibawa. Demokrat tidak boleh menangis. Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat. Ini bukan rekayasa. Ini kita temui setiap saat," ujarnya.

AHY Tanyakan Jhoni Allen

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung mantan kader partainya, Jhoni Allen Marbun saat menyampaikan pidato di Rapimnas Demokrat 2022.

AHY menanyakan status pemecatan Jhoni Allen dari DPR RI ketika sedang membahas Kongres Luar Biasa (KLB) soal KSP Moeldoko yang didorong menjadi ketua umum partai.

"Sudah dipecat? [Jhoni Allen]," tanya AHY dalam Rapimnas di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Para kader partai yang hadir langsung menjawab secara kompak bahwa Jhoni Allen telah dipecat dari DPR. Adapun status pemecatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93/P Tahun 2022.

Ia kemudian menanyakan siapa kader pengganti Jhoni Allen dan meminta orang tersebut menghadap langsung kepadanya.

"Suruh bertemu saya dulu pertama kali ya," kata AHY. 

*Presiden dan Ketua DPR Tanda Tangan SK Pemecatan Jhoni Allen*

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Presiden Jokowi telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Jhoni Allen dari anggota DPR RI. 

Herzaky mengatakan yang dilakukan Jhoni Allen itu dinilai melanggar AD/ART dan Pakta Integritas maupun kode etik internal partai. 

"Akhirnya sudah ditandatangani oleh Ketua DPR Mba Puan dan ditandatangani Pak Jokowi," ujar Herzaky, dikutip Kamis (15/9/2022).

Ia lantas menyebut Jhoni Allen dan kubunya sebagai gerombolan yang hanya mempunyai kekuatan finansial dan dekat dengan kekuasaan.

"Sehingga seakan-akan mereka itu Demokrat. Padahal yang hadir kongres 400 orang itu, satu orang pun nggak ada yang punya KTA Demokrat. Itu malah caleg-caleg partai lain, ini jadi lucu," tuturnya.

Ia menuturkan, pemecatan Jhoni Allen itu sesuai dengan aspirasi kader partai yang tidak menginginkan adanya pengkhianat di internal partai.

"Kita harus tegas dong. Mereka mengganggu kita, berusaha merebut secara paksa kepemimpinan sah Partai Demokrat di tangan Mas AHY. Aspirasi inilah yang ditangkap Mas AHY akhirnya diputuskan memecat mereka, termasuk Mas Jhoni Allen. Karena dipecat, kita harus gantilah," tegas Herzaky.

AHY Janji Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan mengangkat status guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika menang di Pilpres 2024.

Hal itu berkaca pada status guru honorer saat ini yang disebut nasibnya tidak menentu.

"500 ribu tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga saya sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan. Maka mereka akan menjadi PNS. Kita memberikan bukti yang nyata," kata AHY di Rapimnas Demokrat, di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

AHY menyebut kondisi itu sangat berbeda dengan zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyejahterakan guru honorer.

Ia menuturkan, pada zaman itu banyak guru honorer yang diangkat menjadi PNS. Sebab anggaran pendidikan kala itu juga meningkat.

"Anggaran pendidikan nasional juga meningkat drastis dibandingkan sekarang lihat saja. Kita lihat juga banyak sekali infrastruktur yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Ada yang menyangkal ini? Guru honorer menjadi PNS," jelas dia.

Klaim Rakyat Sejahtera di Era SBY

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim rakyat sejahtera pada zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Menurut dia, pada masa itu anggaran melimpah untuk membayar gaji abdi negara hingga pendidikan nasional. Yakni, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI/Polri meningkat.

"Gaji PNS, TNI/Polri naik nggak? Naik 9 kali. 112 persen. Ini bandingannya. Silakan para jubir yang sering ditanya wartawan. Ini data-data yang kredible," ujar AHY di Rapimnas Demokrat, di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Selain itu, anggaran pendidikan pada zaman SBY juga meningkat drastis dibandingkan sekarang ini atau masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Anggaran pendidikan nasional juga meningkat drastis dibandingkan sekarang, lihat saja. Kita lihat juga banyak sekali infrastruktur yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil," kata dia.

Tak hanya itu, AHY juga mengatakan SBY saat itu berhasil mengubah nasib guru honorer menjadi PNS. Menurut dia, hal itu tidak ditemukan di masa presiden sekarang. 

AHY Sebut Rakyat Rindu SBY

Pada kesempatan yang sama, AHY juga mengatakan ada rakyat Indonesia yang rindu dengan kepemimpinan Presiden SBY.

"Ada yang rindu SBY? Ada. Ada lagunya itu, rindu serindu-rindunya. Apa yang rakyat rindukan? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata tumbuh 6-7 persen. Alhamdulilah. Ini yang rakyat rindukan. Ekonomi. Bagaimana maju sebagai negara," ujar AHY di Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Ketika ayahnya menjadi presiden, AHY mengatakan pendapatan perkapita kala itu meningkat 3,5 kali lipat. Hal itu menandakan rakyat Indonesia hidup sejahtera.

"Kita lihat juga angka kemiskinan bagaimana saat itu? 8,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Angkanya menurun 5,8 persen. Setiap penignkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan," jelasnya.

Selain itu, AHY juga menjelaskan bahwa di zaman SBY angka pengangguran menurun.

"Angka pengangguran bagaimana? 10 juta orang keluar dari pengangguran. Jadi nggak perlu banyak cari narasi. Kita gunakan data ini," kata dia.

Suami dari Annisa Pohan itu juga mengatakan, SBY kala itu berhasil menurunkan hutang hingga 55 persen. 

"Rasio hutang pemerintah pada PDB kita menurun 55 persen. Kini meningkat lagi," pungkas AHY. 

Rapimnas ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta istri, Ketua Fraksi Partai Demokrat Eddy Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Pimpinan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Wasekjen Partai Demokrat, Wabendum Partai Demokrat, Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat, Pimpinan Partai Demokrat Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, hingga kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.

Berdasarkan informasi yang beredar dari salah satu staf Partai Demokrat, mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus mantan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hadir ke Rapimnas Hari ini.(saa/ito/viva/mut)