SBY Sebut Pemilu 2024 Bakal Dicurangi, Hasto: Justru Banyak Kecurangan Ketika Era SBY 

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memberi peringatan keras kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto mengatakan terdapat banyak kecurangan yang terjadi ketika era Presiden SBY memimpin Indonesia sejak Pemilu 2009.

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada Pemilu 2009, jika mau didalami lagi. Misalnya, soal manipulasi data pemilih tetap (DPT)," kata Hasto dalam diskusi virtual, Minggu (18/9/2022).

Pernyataan hasto ini menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut akan adanya kecurangan pada pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, Hasto mengatakan dengan adanya beberapa kecurangan tersebut, suara Partai Demokrat mengalami kenaikan yang signifikan.

Menurut dia, kenaikan itu pun terkesan dimanipulasi karena pada akhirnya Partai Demokrat kembali jatuh seusai SBY lengser dari jabatan sebagai Presiden.

"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen," kata dia.

Kendati demikian, Hasto menilai kenaikan itu tidak bertahan lama karena bersifat sementara.

"Setelah Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya. (lpk/ito)