Pigai Sebut Papua Seharusnya Dibina Bukan Dibinasakan, Ini Respon KPK

Kemudian dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK dalam sektor pariwisata, yaitu pertama, perbaikan tata kelola pemerintah berupa tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan skema lainnya yang berkaitan dengan transfer dana ke daerah.

Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa program strategis, bantuan untuk pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Penyuluhan Anti Korupsi

(Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sumber: tim tvonenews/viva)

Selanjutnya, KPK membentuk penyuluh antikorupsi Papua. Melalui upaya pendidikan antikorupsi, KPK juga melakukan bimbingan teknis bagi para dosen dan civitas lainnya untuk mengikuti program penyuluh antikorupsi.

"Hal ini juga menandakan bahwa KPK ingin berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sudah saatnya di setiap penjuru negeri terdapat agen-agen antikorupsi," ucap Ali.

Selanjutnya, KPK juga hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas sehingga akan terwujud iklim usaha yang sehat di Papua.