DPR Papua Desak Panglima TNI Adili Prajurit TNI Pemutilasi Warga di Mimika 'Manusia Bukan Binatang'

"Kasus Mappi, 10 anggota (TNI) nggak mau diminta keterangan. Panglima harus intervensi. Transparansi, keadilan dan puas keluarga korban," katanya.

Karena itu dia meminta Komnas HAM juga mendorong agar pelaku kekerasan terhadap warga sipil oleh prajurit TNI dituntaskan. Sebab, keluarga korban menuntut keadilan dan dengan cara yang transparan.

"Untuk itu kami meminta Komnas HAM mendorong Panglima TNI evaluasi pasukan non organik. 2 kasus di proses secara hukum, terbuka disaksikan masyarakat Papua," ungkapnya.

Seperti diketahui, belakangan, situasi sosial politik Papua cenderung memanas. Berbagai eskalasi kekerasan telah menggiring situasi di Papua semakin memanas. Kondisinya semakin memburuk setelah Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. (rpi/ree)