Jakarta - Survei terbaru dari Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja duet Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Hasil rekam jawaban masyarakat yang jadi sample survei menunjukkan adanya keseragaman jawaban masyarakat pada tiga isu penting yang mendongkrak nilai kepuasan masyarakat Jakarta.

Peneliti PDB, Muhammad Ridwan menjelaskan, survei yang mereka lakukan pada 24-25 September 2022 terhadap masyarakat Jakarta itu menunjukkan kepuasan mayoritas masyarakat Jakarta terhadap Anies-Riza. Survei itu mereka lakukan melalui sambungan telepon.

"Hasil dari telepolling tersebut menghasilkan beberapa temuan di antaranya bahwa mayoritas masyarakat (83,8%) merasa puas terhadap kinerja Anies–Riza terutama dalam hal Pembangunan Infrastruktur (37,5%), Tata Kelola Perkotaan (20,3%), dan Layanan Transportasi Umum (11,3%)," kata Ridwan, Kamis (29/9/2022).

Menurut dia, tiga isu yang jadi prestasi Anies-Riza itu satu sama lain saling berkaitan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur transportasi umum menjadi hal yang utama seperti penambahan koridor Transjakarta dan pembangunan serta perbaikan berbagai halte Transjakarta.

"Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang menjadi warisan dan harus diselesaikan oleh penerusnya yaitu masalah ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19," katanya.

Terkait dengan preferensi calon Pj Gubenur DKI Jakarta, mayoritas responden yakin bahwa untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut diperlukan sosok Pj Gubernur pengayom bagi seluruh elemen masyarakat di Jakarta

"Yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Ridwan, Pj pengganti Anies–Riza nanti harus memastikan kondisivitas politik Jakarta dengan mengakhiri polarisasi masyarakat di DKI Jakarta. Sehingga dapat memastikan ekonomi DKI Jakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali.

"Sebanyak 53,35% responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan. Diharapkan juga Pj Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta," ungkapnya.(rpi/mut)