Hasto PDIP Persoalkan Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, Singgung Etika Koalisi Jokowi

Yogyakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung etika politik dari Partai NasDem sebagai parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, partai itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Hasto menilai keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusung Anies sebagai capres itu berlawanan dengan posisi partainya sebagai pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Hasto menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur soal keputusan partai lain.

"Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun," kata dia, dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Hal itu disampaikan langsung dalam acara diskusi Election Corner bertajuk 'Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024' yang diselenggarakan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) hari ini. Diskusi itu disiarkan langsung melalui YouTube Department of Politics and Government - Universitas Gadjah Mada.

"Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerjasama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung pak Jokowi ini," lanjut dia.

Lebih lanjut, Hasto menuturkan antara pemerintahan Jokowi dengan parpol pendukung harus memiliki komitmen yang sama dalam hal kebijakan. Misalnya, terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Menurut dia, kebijakan Anies dan Jokowi banyak memiliki perbedaan, salah satunya soal pemindahan ibu kota itu. Menurut Hasto, Anies tidak setuju atas kebijakan Jokowi itu.

"Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang [Anies Baswedan] yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto.

“Kami tidak menyayangkan, karena partai politik punya kalkulasi sendiri. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain. Hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan pak Jokowi,” pungkasnya. (saa/ebs)