Kementerian PUPR Telah Alokasikan Dana Triliunan Rupiah Untuk Bangun Infrastruktur Air Minum di Jakarta

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengalokasikan dana triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta.

Proyek tersebut, kata Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Riono Suprapto, merupakan salah satu upaya untuk membantu memenuhi target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang mengamanatkan capaian 100 persen air minum layak dan 30 persen air minum aman secara nasional.
"Untuk pencapaiannya sampai dengan akhir 2021 baru mencapai 19,78 persen. Jadi dengan alokasi anggaran tersebut, kami berharap dapat mendukung seluruh kebutuhan pelayanan air minum khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya," tutur Riono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Anggaran triliunan rupiah itu, dijelaskan oleh Riono, akan digelontorkan untuk membangun jaringan perpipaan hilir tahap 1 untuk menyerap air minum curah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1 pada tahun anggaran 2023-2024 yang pembiayaan melalui APBN murni-nya sebesar kurang lebih Rp257 miliar yang ditambah dengan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp958 miliar.

Selain itu, juga dianggarkan untuk infrastruktur hilir tahap 1 bagi penyerapan air minum curah pada SPAM Regional Karian Serpong yang juga direncanakan pembiayaannya melalui APBN murni dan SBSN mulai tahun 2024 dengan perkiraan total anggaran sebesar Rp615 miliar.

Riono menyebutkan  pembangunan infrastruktur yang mereka lakukan, tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan badan usahanya seperti jika di Jakarta adalah Perumda PAM Jaya, serta swasta.

"Karenanya perlu terus ditingkatkan antara kementerian PUPR dengan segenap pemangku kepentingan, baik dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian dan Lembaga lainnya, tentunya pelibatan swasta dan kolaborasi kami antara pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan," ucapnya.

Riono mengatakan bahwa pemerintah pusat bersama berbagai pemerintah daerah terus bekerja sama dalam membangun infrastruktur penyediaan air minum untuk meningkatkan secara bertahap pemenuhan target RPJMN tersebut.

Untuk di Jakarta, lanjut dia, sebenarnya ada beberapa proyek air minum yang sedang dalam proses pembangunan maupun persiapan yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya, antara lain SPAM Regional Jatiluhur, SPAM Regional Karian Serpong, SPAM Regional Juanda yang merupakan tahap dua dari SPAM Jatiluhur.

Dalam pelaksanaan proyek SPAM regional yang menuntut kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan itu, kata dia, memiliki tantangan yang salah satunya adalah dari aspek pembiayaan.

"Untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan, Kementerian PUPR terus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, antara lain dengan skema pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan antar usaha (B2B) yang diharapkan dapat melengkapi komponen pembiayaan pembangunan infrastruktur selain dana pemerintah yang ada," ucapnya.

Karenanya dia mengapresiasi terjadinya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bussiness to bussiness antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia dengan lingkup pekerjaannya pembangunan infrastruktur Hilir SPAM regional Jatiluhur 1 dan Karian Serpong, pada Jumat (14/10) di Balai Kota Jakarta, sebagai salah satu alternatif pemenuhan cakupan 100 persen layanan.

Dalam cakupan layanan air 100 persen oleh PAM Jaya yang ditargetkan terjadi 2030, disebut oleh Riono, akan menjadi contoh (role model) di Indonesia karena untuk pertama kalinya pelayanan air minum mencakup ke seluruh daerah yang jadi wilayah operasi BUMD air minum itu yakni di DKI Jakarta.

"Ke depan PAM Jaya (target) cakupannya bisa sampai 100 persen, artinya ini sebagai role model, yang pertama di Indonesia untuk pencapaian itu. Hal tersebut mudah-mudahan terjadi, kita dukung bersama," kata Riono.