Jakarta - Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate membantah hubungan partainya memanas dengan PDIP. Ia berujar hubungan kedua parpol itu berjalan secara dinamis.

"Enggak ada yang panas, pendapat kamu [media] aja yang panas. Ini kan berjalan dengan dinamis. Ini seninya politik," ungkap Johnny di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Menurut dia, NasDem saat ini sedang mempersiapkan capres, cawapres, hingga calon legislatif menjelang Pemilu 2024.

Selain itu, partai yang dipimpin Surya Paloh ini juga sedang fokus mengatur strategi untuk mencapai target di Pemilu 2024, salah satunya memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Sekali lagi, NasDem siap mensukseskan capres, cawapres, legislatif, memberikan warna dengan target-targetnya, memenangkan capres, meningkatkan jumlah keterpilihan di DPR RI," kata dia.

Ia mengatakan, persiapan NasDem menyukseskan Pemilu mendatang sekaligus merebut kursi kemenangan adalah sebuah kewajiban.

"Itu bukan hak tapi kewajiban, untuk Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, bukan hak atau tanggung jawab, tapi sebuah kewajiban," kata dia.

PDIP dan NasDem Bersitegang

Sebelumnya, hubungan antara NasDem dengan PDIP sempat bersitegang akibat pernyataan politikus senior Zulfan Lindan ihwal Anies Baswedan antitesis Jokowi.

Hal itu membuat Ketua Umum NasDem Surya Paloh menonaktfikan Zulfan dari struktur kepengurusan DPP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan langkah Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari jabatan ketua dewan pengurus pusat (DPP) itu adalah hak setiap parpol.

"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai," kata dia di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Selain itu, wacana reshuffle kabinet Presiden Jokowi juga berhembus kencang usai NasDem deklarasi Anies sebagai capres.

Terkait itu, Hasto menyambut baik kabar Jokowi yang akan melakukan perombakan alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

"Pak Jokowi tadi menyampaikan itu kan bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi," kata dia.

Menurut Hasto, Jokowi membutuhkan menteri yang loyal dan solid untuk bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," jelas dia.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," lanjutnya.

Dalam hal itu, Hasto merujuk pada menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden.

Lebih lanjut, ia menegaskan para menteri Jokowi harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Parpol pengusungnya juga harus tunduk pada platform pemerintahan Jokowi.

"Menteri harus senafas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antisesa bagi presiden," ungkapnya.

"Kita dukung [reshuffle] supaya keberhasilan Pak Jokowi itu untuk rakyat, karena itu untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," tambah Hasto. (saa/ree)