Sumber :
- Istimewa
Sasar 8 Area Intervensi, KPK Temukan Maraknya Kasus Jual Beli Jabatan ASN di Jawa Hingga 350 Miliar
Kamis, 17 November 2022 - 02:34 WIB
Kemudian, Didik memaparkan 8 area itu yakni, pertama, perencanaan dan penganggaran APBD.
"Ini rawan ya, ada dengan pihak DPRD," sebut Didik.
Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, tata kelola perizinan.
"Ini juga masih banyak yang orang mengeluhkan, masih banyak hal-hal yang belum bisa kita berikan yang terbaik," ungkap dia.
Kemudian keempat, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Kenapa APIP perlu? Karena mereka lah pengawas, mereka memantau, mengarahkan. Namun kenyataannya APIP banyak dilemahkan karena dukungan anggarannya kurang, personelnya kurang," papar Didik.
Selanjutnya kelima, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke enam, optimalisasi pendapatan daerah. Ke tujuh, Keuangan Desa. Dan ke delapan, Manajemen Aset Daerah.