Setelah Menuai Polemik, PKS Cabut Anjuran Poligami 

Jakarta - Program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyarankan bagi kadernya yang mampu agar berpoligami dengan janda demi menyejahterakan anak yatim korban Covid-19, menjadi perbincangan publik. Setelah menuai polemik, PKS kemudian mencabut anjuran poligami tersebut. 

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat mengatakan dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai masukan masyarakat, maka Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu, dicabut. 

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," terang Surahman melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis.

Sebelumnya, program tersebut dianjurkan kepada kader yang mampu secara moril dan materiil. Tujuannya demi memuliakan anak yatim korban Covid-19. Aturan tersebut tercantum dalam program Unit Pembinaan Anggota (UPA) PKS di poin delapan.

Menurut Surahman, bagi PKS, fokus saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim. "Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi." Ujarnya

Surahman menegaskan PKS terus menyukseskan program penanganan pandemi dengan membagikan 1,7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. "Saatnya kita turun tangan dengan program yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat." tuturnya.

PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat. "PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik dan saran dari semua pihak; dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini," pungkasnya. (ito)