Dinilai Tidak Etis, Politikus PDIP Sebut Mendagri Bisa Pecat Bupati Meranti

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu ikut menanggapi amukan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

Anggota DPR ini menilai pernyataan Bupati Meranti dalam rapat tidak etis diungkapkan sebagai pejabat. 

"Bicara tentang NKRI enggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain. Itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," jelas Masinton di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Menurut dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bisa memberhentikan Muhammad Adil jika terbukti melanggar etika sebagai pejabat negara.

"Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Masinton mengatakan cara yang dilakukan oleh Adil cenderung salah. Adil juga harus menghormati tatanan negara dalam memperjuangkan aspirasi daerah.