Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, PSI: Minimal Kota yang Punya APBD Rp80 T Tidak Ada Warga Miskin

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan polemik kemiskinan ekstrem di Jakarta menjadi tugas bersama.

"Ya, itu jadi PR kita bersama sih bukan hanya dari Pemprov kan, maksudnya kita di DPRD juga punya tanggung jawab yang sama," jelas dia, saat dihubungi media, pada Rabu (1/2/2023).

Salah satu solusi yang diberikan oleh politikus yang akrab disapa Ara ini tak lain adalah rutin melakukan pendataan ulang agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

"Salah satunya yaitu perbaikan data yang rutin, yang harus dilakukan mereka yang miskin secara ekstrem itu minimal tersentuh bantuan sosial yang dibelanjakan oleh Pemprov DKI. Makanya harus seperti itu, harusnya tersentuh semua. Tapi faktanya kan ada yang tidak," tuturnya.

Dia berharap, di masa kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sementara dapat menekan angka kemiskinan di ibu kota.

"Kita sama-sama kawal di kepemimpinan Pak Heru ini terkait perbaikan data dan penerima bansos itu, agar tadi minimal enggak ada lagi di kota yang memiliki APBD Rp80 triliun lebih, masih ada warga yang miskin ekstrem," pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat terbatas bersama perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.