Anggaran Rp25 Triliun Telah Dialokasikan untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Anggaran sebesar  Rp25,01 triliun telah dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung pelaksanaam Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, anggaran Pemilu serentak tahun 2024 yang digunakan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 dan 2023.

Namun, angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.

"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Menkeu menambahkan, alokasi anggaran sebesar Rp.25,01 Triliun tersebut akan digunakan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp15,49 triliun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp6,91 triliun dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menegaskan jika tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.

Apalagi, Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Oleh karenanya, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.

"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," tutur Menkeu.

Dengan demikian, dirinya meyakini dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju.

Pemilu serentak 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik. (ant/mii)