Seremoni Sudah, Saatnya Bekerja Prabowo-Gibran!

Data menunjukan 10 tahun pemerintahan Jokowi berakhir sama dengan pada saat pertama kali disumpah sebagai Presiden Terpilih pada 2014. IPK Indonesia pada 2014 adalah 34, kemudian 36 pada 2015, jadi 37 pada 2017, lalu 38 pada 2018, melorot jadi 40 pada 2019. 

Serangan politik pada KPK juga sangat gencar, pada akhirnya membuat lembaga anti rasuah ini "terkapar" jadi lembaga yang tak disegani lagi. DPR pernah memprakarsai hak angket, Mahkamah Konstitusi memasukan KPK ke rumpun eksekutif biasa, puncaknya,  yang "mematikan" KPK adalah revisi UU KPK yang dilakukan di akhir periode kekuasaan Jokowi pada 2019.

Sinyalemen bocornya anggaran pembangunan sebesar –paling tidak– 30 persen setiap tahun, seperti yang dinyatakan begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, kebetulan juga ayahanda Prabowo, puluhan tahun lalu saat ini masih terjadi. Sudah serapan anggaran rendah dan tak berkualitas, sepertiga anggarannya juga dikorupsi.

Saya yakin Prabowo yang dikenal detail akan menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam program seratus hari kinerjanya. Berkali kali ia mewanti wanti pada orang orang yang ia panggil ke Kertanegara dan Hambalang agar tidak main main dengan korupsi. Prabowo menyebut tidak segan segan untuk memberikan siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi di lingkungan terdekatnya pada penegak hukum, meski itu pembantu terdekatnya. Untuk hal ini kita ingat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, salah satu lingkaran terdekat Prabowo Subianto yang meringkuk di jeruji besi karena korupsi.

Prabowo pun telah beri pernyataan tanpa tedeng aling aling. "Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dengan koalisi saya. Terang terangan saya katakan, semua ketua umum jangan menugaskan menteri menteri yang saudara tunjuk dalam pemerintahan, jangan Saudara tugaskan mencari uang dari APBN," ujar Prabowo pada sebuah acara pembekalan anggota legislatif PKB dua pekan lalu.