Pengamat: Indonesia Berpotensi Kena Sanksi FIFA, Akmal Marhali Ungkap Ada Intervensi Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan bahwa Indonesia berpotensi terkena sanksi FIFA setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Sebagai organisasi induk sepak bola dunia, FIFA mempunyai kedaulatan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang melanggar aturan.

Indonesia sendiri telah melanggar kesepakatan dengan FIFA karena tidak mampu menjaga komitmen sebagai tuan rumah yang baik dan menjaga setiap negara peserta.

Beberapa wilayah di Indonesia menolak kedatangan Israel untuk bermain di Piala Dunia U-20 2023.

Penolakan tersebut menimbulkan spekulasi atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah oleh FIFA.

"Kalau saya melihat sanksi ada karena FIFA akan menegakkan kedaulatannya sebagai organisasi yang menaungi sepak bola dunia, tidak ingin sampai negara lainnya ikut mengikuti jejak Indonesia," kata Akmal Marhali dalam acara diskusi publik bersama Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Menurut dia, ada unsur intervensi pemerintah dibalik batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, seperti aksi penolakan pemprov di berbagai daerah Indonesia dan rencana memindahkan Israel ke Singapura.

"Sebabnya adalah ada intervensi negara karena sudah ada lobi untuk mencoreng Israel, lalu memindahkan ke Singapura, itu yang membuat FIFA mungkin geram dengan Indonesia," ujarnya.

Diskusi Publik Bayang-bayang Sanksi FIFA dan Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Kantor DPP PKB, Jakarta pada Senin (3/4/2023). Foto: tvonenews/Rika Pangesti

Akmali berharap baik pemerintah dan PSSI dapat mengambil pelajaran atas kejadian ini dan tidak terulang kembali ke depannya.

Solusi harus ada baik secara hukum dan moral untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Paling penting bagaimana kita ke depannya jangan sampai kasus seperti berulang dan penyelesaiannya hanya sedih dan tidak ada penyelesaian secara hukum dan moral," ucap Akmali.

Ia secara blak-blakan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Sampai saat ini, pemerintah dirasa belum terbuka tentang alasan sesungguhnya pembatalan itu.

"Meskipun ada banyak alasan, sebenarnya belum kelihatan yang sesungguhnya. Siapa yang punya dosa segera minta maaf aja," ujarnya.

"Khususnya panitia minta maaf lah ke masyarakat karena mereka ingin menonton bola," sambung ia menambahkan.

Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah untuk membentuk rule of the game sebagai acuan pelaksanaan kompetisi olahraga di Indonesia agar tidak disangkut-pautkan dengan urusan lain seperti politik.

"Perlu ada rule of the game dari Komisi X DPR RI. Bagaimana olahraga ini agar tidak seenaknya dicampur adukkan dengan urusan lain. Lakukanlah sebelum adanya Pemilu 2024," katanya sambil berkelakar. (hsn/fan)