Kala Wakil Rakyat Tuntut Tunjangan Rumah, Apa Kata Warga?
Jakarta, tvOnenews.com - DPR mengeluhkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena lapuk dan kondisi atap yang bocor. Mereka pun memutuskan untuk mengganti fasilitas rumah jabatan menjadi uang tunjangan perumahan.
Tim tvOne pun berkesempatan untuk melihat langsung kondisi perumahan Dinas Anggota Dewan Kompleks yang memiliki taman asri dan jalan beraspal mulus.
Fasilitasnya pun tak main-main, bangunan rumah dua lantai itu memiliki luas 250 meter yang dilengkapi dengan garasi, ruang kerja, 5 kamar tidur, toilet, halaman depan dan belakang.
Meski begitu, pihak DPR menganggap kerusakan rumah sudah sulit untuk diprbaiki sehingga rumah jabatan akan diganti dengan uang tunjangan perumahan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya baru akan membahas soal berbagai kebijakan terkait pemberian tunjangan sewa rumah untuk anggota dewan pada pekan depan.
Ia pun mengakui, belum mendapatkan kabar mengenai fasilitas rumah dinas untuk pimpinan DPR yang baru.
Secara kasat mata rumah tersebut dari luar terlihat masih layak huni, namun jika menelusuri secara detail rumah itu memang terlihat lapuk dan banyak bagian atap yang sudah bocor.
Keputusan ganti fasilitas rumah dinas menjadi uang tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulan ini pun menuai reaksi penolakan dari sejumlah masyarakat.
Mereka menilai kebijakan itu bentuk pemborosan uang negara dan simbol ketidakpuasan anggota dewan di tengah kondisi perekonomian rakyat yang serba sulit.
Yang dimana seharusnya uang APBN yang ada itu diutamakan untuk rakyat yang masih banyak kesulitan untuk bisa mempunyai tempat tinggal. (ayu)