Akhirnya, Pakai Uang Negara Ratusan Triliun untuk Biayai Kereta Cepat | EcoFlash
Selasa, 2 November 2021 - 09:03 WIB
Jakarta - Dinilai belum memberikan perkembangan yang berarti, pemerintah pun akhirnya turun tangan dalam pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah pun memberikan pembiayaan proyek lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Perpres Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nantinya, skema pembiayaan APBN bisa disalurkan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan sejumlah BUMN.
Pembiayaan APBN untuk membiayai proyek ambisius ini salah satunya dikarenakan membengkaknya anggaran pembangunan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya dihadapan anggota DPR pada September lalu menyatakan kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,07 miliar dollar Amerika atau sekitar Rp86,67 triliun menjadi 8 miliar dollar Amerika atau setara Rp114,23 triliun.
Meski membengkak, estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal yakni Rp8,6 miliar dollar Amerika atau Rp122,8 triliun. Terkait APBN yang sekarang akan digunakan untuk membiayai proyek prestisius kereta cepat 5 tahun lalu, Presiden Jokowi menyebut tidak akan menggunakan kas negara dalam pembangunan megaproyek ini.
Skema pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah business to business yang ditangani langsung oleh BUMN. Proyek kereta cepat ini menghadapi masalah yang kompleks terutama pada awalnya pemerintah meyakini bahwa pembangunan itu murni business to business tetapi belakangan pemerintah memaksa untuk menggunakan APBN. Tentu ini merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan.
Sebagai catatan, ada sejumlah proyek infrastruktur yang telah dibangun di Indonesia dan setelah selesai pembangunannya tidak digunakan dengan optimal, salah satunya adalah Bandara Kertajati di Jawa Barat serta LRT Palembang, Sumatera Selatan. (adh)