Pj Bupati Mappi Terima Aspirasi Aliansi Honorer Mappi

Untuk itu Pj Bupati memerintahkan BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya. "Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan ataupun BKN," tegas Pj Bupati. 

BKPSDM juga diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya 2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan. 

Pj Bupati juga memastikan, dalam pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C.

Pada kesempatan itu juga Pj Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan tidak mungkin bisa dinaikkan. 

Tapi Pj Bupati menegaskan kepada seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi dan kemampuan.

Selain terkait formasi untuk honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada dan siap diserahkan. (Dts/ebs)