24 Tahun Provinsi Maluku Utara: Pertambangan Di Antara Anugerah dan Bencana

Pasalnya, faktor sosial berbicara tentang tatanan kehidupan yang dipegang oleh masyarakat, termasuk tempat tinggal dan nilai-nilai yang dianut. Kemudian faktor lingkungan menekankan pada keberlangsungan kehidupan manusia yang berkelanjutan, di mana karakter lingkungan yang alamiah harus tetap dijaga, demi keselamatan dan kesehatan  kehidupan generasi yang akan datang.

Sungai Sagea sebagai salah satu sumber mata air kehidupan bagi masyarakat masyarakat Sagea merupakan salah satu yang tercemar oleh aktivitas pertambangan. Berdasarkan informasi yang terhimpun, terdapat lima perusahaan tambang yang punya andil terhadap pencemaran Sungai Sagea yaitu PT Weda Bay Nicel (WBN), PT Tekindo, PT Pasifing Maining, PT Halmahera Sukses Mineral, dan PT IWIP.

Dalam jangka waktu yang relatif singkat, Sungai Sagea yang jernih warnanya berubah menjadi oranye kecoklatan, itu terjadi di lokasi wisata Boki Moruru. Masyarakat khawatir, pencemaran Sungai Sagea yang berkelanjutan dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan air bersih. Tentu ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat karena Sungai Sagea adalah penopang aktivitas rumah tangga mereka.

"Ini menunjukkan bahwa penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam operasi pertambangan di Provinsi Maluku Utara masih dikesampingkan. Seharusnya, Kementerian KLHK dan Kementerian ESDM melakukan kajian komprehensif terkait lingkungan, sebelum memberikan izin operasi perusahaan-perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara. Perlu dilakukan evaluasi untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Sagea," ucapnya.

Selain lingkungan, aspek lain yang terganggung karena keberadaan tambang yaitu eksistensi adat masyatakat lokal.

Di wilayah yang sama, di Sungai Sagea, terdapat destinasi Boki Maruru yang merupakan representasi kebudayaan masyarakat Halmahera Tengah. Kebudayaan yang diwariskan turun-temurun itu masih dipegang teguh nilai-nilainya oleh masyarakat adat, sehingga diperlukan intervensi regulasi yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mustakim di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, kesenjangan sosial juga terjadi antara tenaga kerja tambang dan masyarakat petani.

"Dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Maluku Utara, aspek ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan lingkungan. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keberadaan satu faktor untuk mendukung terwujudnya keberhasilan faktor lainnya," tegasnya. (ebs)