Komisi B DPRD DKI Jakarta Farazandi Tegaskan Kebijakan ERP Jangan Dijadikan Sumber Pendapatan Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidiansyah sebut jika penerapan kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) tidak dapat dijadikan sebagaisumber pendapatan daerah.

Berbeda ceritanya apabila ERP dimanfaatkan sebagai upaya mengurai kemacetan dan mengurangi volume kendaraan.

"Sejatinya ERP ini harus untuk sarana mengurai kemacetan dan mengurangi volume kendaraan. Tapi kalau cara pandanganya untuk optimalisasi sumber pendapatan daerah," kata Farazandi, saat ditemui di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis (12/1/2023).

Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat memilih diantara kedua pilihan tersebut. Apakah dimanfaatkan sebagai upaya mengurai kemacetan atau pun sumber pendapatan daerah. 

Sebab, keduanya harus berjalan dengan selaras. Sehingga perlu pembahasan lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan ERP ini.

"Nah, kalau ini hanya dipilih salah satu, saya yakin ini tidak akan efektif. Harus secara komprehensif dan integrated harus bisa dilakukan. Kita butuh alternatif solusi yang sangat-sangat komprehensif," jelas dia.