Krisis Air, Warga Nusa Penida Bali Rogoh Kocek Satu Juta Rupiah per Bulan untuk Beli Air Bersih

Denpasar, tvOnenews.com - Krisis air bersih yang dirasakan warga Pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Bali membuat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali, bersuara lantang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. 

I Ketut Juliartha yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra memohon kepada Gubernur Bali, Wayan Koster untuk membantu rakyat Nusa Penida yang kesulitan mendapatkan air bersih.

"Sampai saat ini masih banyak rumah masyarakat yang belum dialiri air bersih, sehingga mau tidak mau mereka membeli air bersih dari luar. Harganya bisa mencapai satu juta lebih per bulan," kata dia, saat sidang Paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (12/6).

"Betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih yang menjadi kebutuhan untuk menunjang hidup. Lalu, bagaimana peran kita sebagai pemangku kebijakan, sampai saat ini permasalahan air belum juga bisa diatasi," imbuhnya.

Kemudian, dari Fraksi Gerindra mengusulkan untuk pengoptimalan pengelolaan sumber mata air yang dikelola Pemprov Bali seperti sumber mata air Guyangan di Nusa Penida, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. 

Ia menilai, jika air mudah didapat, masyarakat tentunya tidak perlu lagi menebus air dengan harga mahal. Selain itu, krisis air bersih di Nusa Penida sudah lama terjadi.

"Sudah lama itu terjadi dan masyarakat banyak mengeluh bayar airnya mahal-mahal, kasihan. Dan (ada warga) yang tinggalnya sudah di bukit dan bayar mahal, masih mengangkut lagi," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, masyarakat bisa membeli air bersih itu Rp100 ribu dalam satu tangki dan itu bisa dipakai selama tiga hari oleh warga, dan itu terjadi kepada warga yang berada di Puncak Mundi dan beberapa desa lainnya yang ada di Nusa Penida.

"(Permasalahan krisis air) sudah beberapa tahun ini, ada yang bisa beli Rp100 ribu. Kita juga sudah sering menyuarakan di provinsi cuman itu kewenangan kabupaten. Karena itu sumber air yang dikelola sama Pemerintah Provinsi Bali," sebutnya.

Namun, menurutnya yang lebih parah bagi warga yang membuka usaha penginapan per hari mereka bisa mengeluarkan Rp300 ribu untuk membeli air bersih.

"Kalau yang parah itu hotel atau yang punya penginapan kecil. Itu dia bisa beli airnya Rp300 ribu per hari satu tangki. Banyak sih (yang krisis air) ada beberapa desa terutama daerah pariwisata yang ada di Jungutbatu, Nusa Penida (mengalami krisis air)," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selain krisis air, ada juga beberapa persoalan di Nusa Penida terkait dengan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Nusa Penida. Jika dari lebar jalan dan juga kondisi jalan tentu masih sangat tertinggal dibandingkan jalan yang kini ada di Bali daratan. Ketertinggalan infrastruktur jalan ini, diharapkan dapat diatasi agar dapat menunjang pariwisata yang berkembang di Nusa Penida.

"Harapan kami agar rencana Jalan Lingkar Nusa Penida yang sampai saat ini belum terealisasi bisa mendapatkan perhatian baik dari Pemprov Bali mau pun Pemerintah Pusat. Mengingat Nusa Penida menjadi pariwisata terkenal di dunia. Kondisi infrastruktur di Nusa Penida juga menjadi cerminan pembangunan di Bali dan juga Indonesia. Jangan sampai tertinggalnya infrastruktur di Nusa Penida menjadi cerminan negatif terhadap pemerintahan saat ini," ujarnya. (awt/far)