Soal Kebijakan Tapera yang Dinilai Membebani Pekerja dan Perusahaan, ini Respon Menteri Suharso Monoarfa

"Tabung ini, sebenarnya sifatnya itu adalah sukarela terbuka buat masyarakat. Apalagi, buat mereka yang belum punya rumah dan mereka ingin menabung, hampir mirip-mirip tabungan haji. Kalau tabungan haji kan pada suatu ketika dia bisa ambil itu untuk melaksanakan haji, demikian juga dengan perumahan ini," katanya.

Sementara, saat ditegaskan artinya Tapera itu, nantinya adalah sifatnya sukarela, kata Menteri Suharso sebenarnya hubungannya lebih kepada hubungan dengan kepentingan seseorang atau pekerja yang bisa diatur oleh pihak perusahaan.

"Bukan sukarela ini, kan lebih banyak hubungannya dengan kepentingan seseorang itu. Nanti, kalau misalnya dia pegawai di suatu tempat bisa saja diatur dengan perusahaan tersebut dengan dia punya pegawai-pegawai. Atau ada orang kayak kalian para wartawan yang free yang bebas silahkan saja kalau memang mau ikut di Tapera," katanya.

"Iya hitung saja kebutuhannya seperti apa. Sebenarnya si situ teknikal, saya tidak belum tau berapa lama dia bisa. Tapi kalau tiga persen dia bisa terlalu lama begitu. Nah, angka itu yang mestinya bisa dibicarakan berdasarkan kemampuan kapasitas masing-masing orang," ujarnya.

Namun saat kembali ditegaskan, apakah Tapera tersebut tidak wajib karena sukarela. Menteri Suharso belum mengetahui hal tersebut, "Saya tidak tau nanti bentuknya seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam Pasal 55 pp yang diteken pada 20 Mei 2024, Jokowi mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera. (awt/gol)