Kok Bisa, 9 PNS Mantan Napi Korupsi di Manggarai Masih Tetap Bekerja

Alasannya para ASN itu mengajukan gugatan ke PTUN dan menang hingga tingkat banding di PTUN Surabaya.

Meski kembali bekerja tapi data kepegawaian para ASN itu tidak tercatat lagi di data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Banyak kasus sudah inkrah tapi tidak bisa dieksekusi karena sudah tidak ada lagi undang-undang yang mengatur mereka. Nama mereka sudah dicoret," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada tvonenews, Kamis (24/3/2022).

Pada kesempatan itu, Kepala BKN pun mengingatkan para ASN korupsi untuk siap mental menghadapi tindakan pemecatan serta mengembalikan uang gaji dan uang lain dari APBD yang mereka terima sejak Agustus 2020.

"Harus dikembalikan lagi (gaji) artinya SK-nya diberhentikan saja karena tak ada lagi regulasi yang mengatur. SK Bupati harus sesuai SK baru meskipun mereka menang PTUN," tandasnya lagi.

"Seharusnya mereka dipecat dan pemecatannya PTDH pemberhentian tidak dengan hormat bukan pemberhentian atas permintaan sendiri," tutup Bima.

Sementara itu, Sekda Manggarai, Jahang Fansi Aldus menjelaskan, SK pemecatan diberikan terhadap 11 ASN sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 September 2018. SKB tersebut mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.