Sumbawa Barat Optimis Turunkan Angka Stunting di Tahun 2024

Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, optimis angka stunting bisa diturunkan secara signifikan dalam dua tahun ke depan. 

"Saya optimis angka stunting bisa kita turunkan jika ini dilakukan secara bersama," tegas Fud Syaifuddin, dalam pelaksanaan Rembuk Stunting yang dilaksanakan di Aula Hanipati Resto, Kamis (24/11/2022).

Fud Syaifuddin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menegaskan bahwa angka stunting di KSB, pasti bisa turun hingga 4 persen bahkan 2 persen pada tahun 2024.

"Kita sudah berupaya meningkatkan perhatian terhadap sanitasi kita, paling tinggi di NTB. Sanitasi T Berbasis Masyatakat (STBM) kita sudah clear. Masalah hari ini bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang yang tidak mampu, perhatian yang lebih," ujar Fud Syaifuddin.

Menurutnya, salah satu langkah kongkrit yang diambil dalam menekan angka stunting adalah dengan mengucurkan anggaran melalui anggaran desa, dengan gencar melakukan penyebaran informasi dan pengetahuan tentang apa Stunting dan edukasi pencegahan.

"Yang kita lakukan saat ini yaitu APBDes kita sudah disiapkan untuk menurunkan angka stunting. Sekarang ini bagaimana kita bisa mengetahui ciri ciri stunting yang patut menjadi perhatian dari pada ibu ibu muda. Stunting juga bisa disebabkan oleh pengaruh penyakit, diare, TBC, dengan kondisi hujan hari ini bisa memicu semua itu" ungkap Wabup.

Wabup menyampaikan harapan kepada semua pihak, termasuk peran aktif perusahanaan besar di Sumbawa Barat, agar bersama sama pemerintah menurunkan angka stunting. 

"Dengan keberadaan PT AMNT melaui CSR , kita berharap penanganan stunting ini bisa tuntas segera, dan saya optimis bukan saja 4 % ditahun 2024, bahkan 1 % tetapi dengan catatan ini kita lakukan secara bersama-sama. Kita lakukan secara transparan," tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut Wabup juga berharap dalam Forum Rembuk tersebut bisa melahirkan Mou lintas kabupaten, terkait bagaimana membuat aturan main yang jelas tentang migrasi penduduk ke KSB yang justru menyumbang angka stunting yang cukup signifikan. 

"Ini dilihat dari banyaknya rumah yang tidak layak huni para pendatabg yang berada diatas 500 rumah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kesehatan. "Dengan bersama pasti ada solusinya", katanya menambahkan.

Kegiatan rembuk ini berlangsung dengan melibatkan para camat, lurah dan kepala desa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut stakeholder terkait diantaranya Kepala Dinas Kesehatan KSB, Kepala Dinas Sosial KSB, Kepala DP2KBP3A, Sekretaris Dinas Perkim dan berbagai OPD terkait lainnya. (Irw/ask)