BPN Minta Pendampingan Hukum Kejari Sumbawa Besar

Sumbawa, tvOnenews.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sumbawa, NTB meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Selasa (7/2/2023). Pendampingan hukum ini ditandai dengan penandatangan Memorandum Of Understanding atau MoU antara pihak BPN Kantah Sumbawa dengan pihak Kejari Sumbawa Besar yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor BPN Kabupaten Sumbawa.

"Pendapingan hukum ini dilakukan mengingat BPN Sumbawa sangat membutuhkan yang namanya program pendampingan hukum, karena menyangkut pertanahan ini sangat riskan terjadi masalah," ungkap Kepala BPN Kantah Sumbawa, Subhan, Rabu (08/02/2023).

Dikatakan, pendampingan hukum dari aparat penegak hukum dalam hal ini Tim JPN Kejari Sumbawa, memang sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan kinerja yang diemban BPN Kantah Sumbawa.

"MoU tahun 2023 ini adalah yang pertama kali dilakukan BPN Kantah Sumbawa untuk Kabupaten/Kota se NTB," tegasnya. 

Sementara itu Kajari Sumbawa Adung Sutranggono, menyambut positif kerjasama yang dilakukan dengan BPN Kantah Sumbawa. 

Sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tupoksi dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan melalui tim JPN siap memberikan pendampingan hukum dalam berbagai ruang lingkup yang dibutuhkan pihak BPN.

"Sesuai dengan surat kuasa khusus (SKK) tim JPN siap memberikan bantuan hukum terkait dengan perdata dan tata usaha negara, bahkan siap mendampingi dan bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan (Letigasi dan Non Letigasi)," ujarnya.