'Garut Darurat Sodomi' Perbub Anti LGBT Molor Hingga Hari Ini, Padahal Janji Bupati Selesai 2 Minggu Sebelum Puasa

Garut, tvOnenews.com - Para ulama dan tokoh pondok pesantren di Garut memandang bahwa wilayah Garut, Jawa Barat, sudah dalam status darurat sodomi. Regulasi Peraturan Bupati (Perbub) anti LGBT yang dijanjikan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut, selesai 2 minggu sebelum bulan puasa kemarin, ternyata hingga hari ini masih belum terwujud. Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, menyatakan, pemerintah bekerja jika ada anggaran, sementara jika tidak anggaran dibiarkan.

Kasus predator anak di Garut, tengah disorot oleh berbagai pihak. Selain ormas, akademisi dan aktivis, para ulama pun ikut memantau perkembangan kasus demi kasus yang terus bermuculan. Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi serta wadah Komunitas Pondok Pesantren di Garut, juga berpendapat bahwa Garut sudah dalam status darurat sodomi.

"Jika ada regulasi mungkin tak akan begini, kita menuntut dewan angkat tangan, kemudian dewan menyerahkan ke pemerintah daerah, janji bupati kan 2 minggu sebelum Ramadhan kemarin Perbub LGBT selesai, sekarang sudah 2 bulan setelah lebaran, ini faktornya apa? Bupatinya gak kerja atau anak buahnya yang gak kerja," singgung Ceng Aam, Kordinator AUI Garut, Selasa (6/6/2023).

Kasus predator anak di Garut terjadi secara berturut-turut dengan jumlah korban yang tak sedikit. Bulan ini saja ada 2 kasus sama dengan lokasi yang berbeda.

"Peka gak pemerintah di Garut sedang darurat sodomi? hanya sebatas dinas ada anggaran dikerjakan, gak ada anggaran dibiarkan. Kan malas, masa apa-apa harus demo dulu, jadi kan sekarang kan dipertanyakan. Dorongan ulama terkait regulasi anti LGBT sangat kuat, apa lagi bulan ini dua kasus, yang di Kecamatan Cibatu sodomi, sekarang di Kecamatan Samarang kasus sama, jumlah korbannya juga kan gak sedikit," terangnya.

Sementara Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Garut, mengaku telah menyusun rancangan Perbub anti LGBT dan besok akan finalisasi.

"Besok proses finalisasi dengan para SKPD yang nanti terlibat dalam pelaksanaan, nanti setelah besok finalisasi baru proses penandatanganan oleh pak Bupati," kata Ida Nurfarida, Kabag Hukum Pemda Garut, saat dihubungi.