Warga Terdampak Tol Cisumdawu Gelar Unjuk Rasa, Blokade Jalan Nasional Tuntut Ganti Rugi

Dikatakan warga lainnya, Isar, mulanya tuntutan masyarakat terdampak tol Cisumdawu dijanjikan realisasi bulan Agustus, namun hingga pertengahan bulan Agustus masih belum ada kejelasan.

"Kami mohon tolong segala dampak-dampak jalan tol tersebut bisa direalisasikan secepatnya jangan sampai janji-janji terus. Sebelumnya janji bulan Agustus semua permasalahan yang terdampak tol bisa direalisasi tapi nyatanya masih acak-acakan," kata Isar.

Meski belum ada hasil yang pasti dari audensi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut persoalan dampak sosial pembangunan tol Cisumdawu masih dalam proses verifikasi.

"Jadi intinya masyarakat meminta persoalankan dampak sosial di tol yang sudah selesai. Ada berkaitan dengan tanah-tanah yang dianggap terdampak, belum dibayar. Dan sudah kami proses sudah diverifikasi dan ada yang berproses, ada juga yang sedang masih verifikasi," kata Dony.

Bupati pun membenarkan adanya sawah yang terdampak, serta adanya rumah terdampak hingga ambles. Namun untuk penyelesaiannya, Pemkab berkoordinasi dengan sejumlah instansi seperti BPN, dari Pemprov hingga Pemerintah Pusat. SK Bupati juga telah dibuat sebagai saluran aspirasi masyarakat.

"Jadi ini kan tidak berdiri sendiri untuk urusannya, ada Pemda, ada BPN, Pemprov untuk penloknya, ada eksekutornya dari Pemerintah Pusat, berkaitan dengan pembayar -pembayaran yang terdampak, mungkin yang belum terbayar, atau yang sedang diproses, dan sebagainya. Jadi insya Allah, upaya Pemda sudah buat SK bupati, ini komitmen untuk menyesuaikan persoalan tempatnya," katanya. 

(lsr/ fis)