Depok, Jawa Barat - Wali Kota Depok Mohammad Idris menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan menyebut agar jangan baperan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Ikravany Hilman turut membalas pernyataan Idris dan mengatakan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM tersebut murni kepedulian terhadap rakyat atau sekadar oportunis politik belaka.

"Ini memang soal kepedulian kepada rakyat kecil atau oportunis politik untuk memanfaatkan momen bukan memang satu niat yang tulus untuk memperjuangkan satu nilai tertentu," ucap Ikravany, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, pernyataan Hasto saat itu bukan ditujukan kepada Wali Kota Depok, melainkan kepada PKS.

Terlebih lagi kini banyak spanduk maupun baliho PKS bertebaran menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

"Ketika sekjen kami menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan PKS, ini menguji sebenarnya bahwa ini karakter dari kritik ini apa, kepedulian pada rakyat kecil atau oportunisme politik?," kata dia.

Ikravany juga menanggapi pernyataan anggota DPRD Depok Fraksi PKS Hafid Nasir yang memberikan bantahan dengan membandingkan Depok dengan Solo yang dipimpin putra Presiden Jokowi dan diusung oleh PDIP.

Menurutnya, hal itu merupakan bantahan yang “culun”. Perbandingan tersebut berdasarkan tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Dia berpendapat tingkat kemiskinan tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah di tingkat kota maupun kabupaten.

Hal ini mengingat program pengentasan kemiskinan tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga pemerintah provinsi dan pusat.

Belum lagi tingkat migrasi yang tinggi dan banyaknya warga Depok yang bekerja di Jakarta maupun kota sekitar yang membuat pertumbuhan Kota Depok meningkat.

"Masih ada orang-orang kelas menengah yang pindah ke Depok dan itu pasti di atas garis kemiskinan. Itu yang membuat angka kemiskinan menurun persentasenya, tapi belum tentu orangnya," pungkasnya. (mka/nsi)