Protes Hasil Seleksi ASN PPPK, Puluhan Petugas Damkar Brebes Geruduk Kantor BKPSDMD

Brebes, tvOnenews.com - Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) setempat, Rabu (27/12/2023) siang.

Para petugas pemadam kebakaran ini memprotes hasil seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar Pemkab Brebes, beberapa waktu lalu.

Sejumlah perwakilan Damkar Brebes ini akhirnya diterima dan menggelar audiensi dengan pihak BKPSDMD. Mereka mempertanyakan hasil seleksi ASN PPPK yang dinilai tidak berpihak kepada honorer petugas Damkar yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Brebes, Sujadi yang ikut mengawal anggotanya mengatakan, kedatangannya ke Kantor  BKPSDMD, untuk melakukan klarifikasi soal tes ASN PPPK, dikarenakan anggota Damkar tidak puas dengan hasil seleksi ASN PPPK yang diadakan beberapa waktu lalu.

"Dari 7 formasi Damkar, dua orang yang lolos dari pihak luar. Padahal untuk anggota damkar ada tambahan nilai dari sertifikat sebagai anggota Damkar. Ini yang kami pertanyakan,' kata Sujadi kepada media usai audensi.

Dia menambahkan, bahwa beban berat saat menjalankan tugas sebagai tim Damkar, harusnya menjadi prioritas untuk menjadi ASN PPPK sehingga kesejahteraan petugas Damkar bisa meningkat.

"Apalagi saat ini masih ada 35 petugas damkar yang masih berstatus honorer,' ungkap Sujadi.

Sementara Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD Brebes, Muhammad Darmawan Adinugroho menjelaskan,  bahwa saat tes seleksi ada 7 formasi PPPK untuk jabatan fungsional pemadam kebakaran. 

Termasuk Kemendagri telah memberikan petunjuk nilai tambahan bagi petugas pemadam kebakaran yang sudah bertugas saat ini.

"Syaratnya yaitu teregisternya sertifikat dari masing-masing peserta dan ini yang menjadi masalah ternyata sertifikat yang dimiliki oleh teman-teman di pemadam kebakaran, tidak masuk di dalam register di Kemendagri, sehingga tidak ditambahkan nilainya oleh Kemendagri," jelas Darmawan.

Kasus tidak teregistrasinya sertifikat petugas Damkar, menurut Darmawan menjadi pelajaran bagi peserta PPPK,  yakni memperhatikan administrasi persyaratannya.

"Ke depan bila ada seleksi ASN PPPK, petugas damkar harus memperhatikan persyaratan administrasinya karena itu akan mempengaruhi poin atau nilai," pungkasnya. (tho/buz)