Kejari Kab. Semarang Tetapkan Mantan Dirut PDAM Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp.8,5 Miliar

Semarang, tvOnenews.com - Mantan Direktur PDAM Kabupaten Semarang periode 2014 sampai dengan 2018 dengan inisial MAS ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

MAS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Pensiun Pegawai PDAM tahun 2017 sampai dengan 2018.

Kepala Seksi Intelijen Dermawan Wicaksono mengatakan, berdasarkan alat bukti yang cukup M.A.S kami tetapkan menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Pensiun Pegawai PDAM tahun 2017 sampai dengan 2018.

"Penetapan tersangka kami dasarkan pada Perintah Penyidikan Nomor: Print-6/M.3.42/Fd.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 01/M.3.42/Fd.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 04/M.3.42/Fd.1/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 01/M.3.42/Fd.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 Jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor : /M.3.42/Fd.1/04/2024 tanggal 30 April 2024," jelas Dermawan Wicaksono, Selasa (30/4/2024) di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Sementara itu dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Raden Roro Theresia Tri Widorini menjelaskan, berawal pada tahun 2017, Direktur Utama berkeinginan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi dirinya sendiri serta pegawai yang akan pensiun, mengingat diakhir periode pada  tahun 2018 Direktur Utama akan memasuki usia pensiun.

"Untuk memuluskan rencananya Direktur Utama membuat kebijakan tanpa kejelasan transparansi atas kenaikan PhDP ke Dewan Pengawas/Bupati serta tanpa persetujuan Bupati sengaja menguntungkan pegawai/direksi dengan maksud agar pegawai/direksi yang pensiun menerima manfaat pensiun yang jauh lebih besar," imbuh Kajari.

Dilanjutkan oleh Kajari, adapun PhDP pegawai/direksi tersebut dinaikkan bervariasi, yang tertinggi sampai 4 kali lipat dari PhDP. Hal ini berdampak pada melonjaknya beban pembayaran iuran pensiun yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.