Aksi Demo Ribuan Nakes Honorer Desak Pemkab Brebes Angkat Mereka Jadi PPPK

Mewakili Pemkab Brebes, Sekda Brebes Djoko Gunawan menjawab tuntutan para pengunjuk rasa bahwa pihak pemerintah daerah sudah memikirkan hal ini. 
Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan membuat usulan agar Brebes segera di beri tambahan formasi untuk menampung para tenaga honorer yang akan segera di hapus tahun depan.  

"Surat Menteri PANRB tahun 2023 nanti tidak ada istilah tenaga non asn. Jadi yang namanya ASN itu hanya PNS dan PPPK. Sehingga mereka berharap, nakes yang dibiayai anggaran BLUD (Badan Layanan Unit Daerah) untuk bisa diangkat jadi PPPK. Sebelum ada aksi ini pun kami dari pemerintah sudah membahas masalah ini," ungkap Djoko.

Mengenai masalah ini, Pemkab Brebes sudah meminta kepada seluruh SKPD, termasuk Dinas Kesehatan untuk mendata tenaga honorer yang ada. Data itu, kata dia, sudah harus terkumpul paling lambat akhir Juni ini.

"Kami berharap bukan hanya guru atau tenaga kesehatan tetapi seluruh tenaga teknis lainnya kedepan bisa diangkat menjadi ASN melalui rekrutmen PPPK," tegas Djoko.

"Kami meminta formasi kepada Kemenpan RB , otomoatis jika formasi sudah ditetapkan otomatis akan anggaran akan di konfirmasikan dan di koordinasikan dengan Kementrian Keuangan " tambah Djoko.

Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih optimis, Pemkab akan mengakomodir tuntutan honorer nakes tersebut. Alasannya, kata dia, Pemkab Brebes mempunyai cukup anggaran untuk menggaji PPPK tenaga kesehatan.

"Kalau soal anggaran, Pemkab Brebes harus bisa, tidak ada alasan tidak bisa. Untuk proyek ratusan miliar saja bisa, kenapa untuk membiayai sdm yang kita butuhkan tidak bisa," pungkasnya. (oso/ebs)