Data Penerima Bantuan Dianggap Belum Valid, Ketua DPRD Dorong Pemkab Blora Lakukan Validasi Ulang

Karenanya, DPRD Blora mendorong supaya Pemkab Blora benar-benar melakukan validasi data. Kemudian juga merubah indikator atau variabel kriteria warga miskin.

“Biar tepat sasaran,” lanjutnya.

Parahnya, Dinas Sosial (Dinsos) Blora selaku leading sector penyaluran bantuan untuk warga miskin juga masih mengacu kepada data kemiskinan 2011.

“Ada (masih dipakai) data 2011 sampai sekarang,” ungkapnya. 

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ichwan Effendi yang juga hadir pada kesempatan itu.

"Pernah saya dengar bahwa penerima bantuan (untuk warga miskin) itu didasarkan data 2011 atau 2015," ujar Ichwan.

Sementara itu, Bupati Blora, H Arief Rohman menyampaikan, agar bantuan ini bisa lebih tepat sasaran maka upaya perbaikan data akan terus dilakukan. Termasuk dengan melibatkan peran aktif dari BPS, forkopimcam, kades dan kelurahan.