Siswa SMKN 1 Karangjambu Purbalingga Belajar di Kios Pasar, Ganjar: Kepala Sekolahnya Nekat

Semarang, Jawa Tengah - SMKN 1 Karangjambu Purbalingga Jawa Tengah jadi bahan perbincangan. Pasalnya, sejak tahun 2008 sekolah tersebut ternyata belum memiliki lahan dan gedung sendiri. Selama 14 tahun sampai sekarang, sekolah itu hanya menginduk di gedung SMP Satu Atap Karangjambu.

Sebagian siswa pun pada tahun ajaran saat ini, terpaksa belajar di kios pasar. Itu karena ketika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka telah berjalan, gedung SMP Satu Atap justru tengah direhab. Alhasil, SMKN 1 Karangjambu hanya mendapat dua kelas yang tidak cukup untuk pembelajaran. Para siswa pun kini menggunakan kios pasar sebagai lokasi belajar mengajar.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar kejadian di SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga tidak ditumpangi cerita lain. Masalah tersebut, kata Ganjar, sudah ditangani dan ditemukan duduk persoalannya.

“Kemarin ada yang pengin itu menjadi viral, malah ada yang ancam saya mau viralkan gitu. Ya saya bilang viralkan aja, nggakpapa, wong yang tanggungjawab saya kok. Tapi kemudian kita cek teknisnya, sepertinya kepala sekolahnya kurang konsultasi dengan dinas,” kata Ganjar, di sela kegiatan dinas di Semarang, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya kepala sekolah SMKN 1 Karangjambu nekat menambah jumlah rombongan belajar atau kelas melebihi kapasitas yang tersedia. Karena keinginan di publik itu banyak yang ingin sekolah ke sana, tapi kapasitasnya kurang. 

"Kita sudah cek teknisnya, ini kepala sekolahnya agak nekat sehingga menambah kapasitas. Kan nggak boleh. Seharusnya dia menunggu sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kemarin kita coba selesaikan,” tegasnya.

Ganjar meminta persoalan ini tidak ditumpangi cerita lain. Ia juga mengimbau para kepala sekolah tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

“Ya yang penting jangan ada yang menumpangi dengan cerita yang lain. Kami perhatikan agar kemudian bisa selesai,” tegasnya.

Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Khususnya setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Sejak saat itulah banyak ditemukan daerah tak memiliki sekolah negeri.

“Di rapat paripurna kemarin saya sampaikan karena dengan sistem zonasi itu sekarang ketahuan banyak daerah yang tidak bisa mengakses sekolahan dengan gampang, maka daerah itu ya butuh dibangun sekolahan. Maka kemarin kita menyampaikan kepada DPRD agar ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Ganjar juga telah meminta agar dilakukan pendataan daerah tanpa sekolah negeri tingkat SMA/SMK. Harapannya, ke depan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif. (Tjs/Buz)