Kecewa, Petani Hutan Protes DPRD Bojonegoro karena Surat Edaran Pelarangan Pupuk Bersubsidi

Dampaknya, panen tahun ini, petani hutan menangis karena hasil panennya menurun drastis hingga 50 persen. 

"Biasanya panen jagung satu hektar bisa menghasilkan tujuh ton, itu separuhnya hanya 3,5 ton. Apalagi harga pupuk saat ini mencapai Rp500ribu per sak," tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth saat dikonfirmasi mengatakan, surat edaran perihal larangan pupuk bersubsidi sudah dicabut beberapa hari lalu.

"Poinnya mereka awalnya adanya larangan berdasarkan dari dinas pertanian, padahal surat kami sifatnya pemberitahuan adanya relugasi baru terkait jatah pupuk bersubsidi," bantah Helmy.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi menjelaskan bahwa komisinya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait pada Desember lalu, bagaimana petani hutan di Bojonegoro mendapatkan solusi terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk petani hutan. 

"Kami minta diinventarisir berapa kebutuhan pupuknya sehingga kita tahu jumlah pasti kebutuhannya," tandas Sally. (dra/gol)