Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Batalkan Putusan Penundaan Pemilu 2024, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

“Saya memiliki catatan bahwa terkait verifikasi administratif, dimana  KPU memiliki aplikasi namanya sistem informasi partai politik, ketika itu diajukan keberatan ke Bawaslu, dan juga disampaikan pada waktu itu di gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta bahwa Sispolnya KPU itu seringkali error. Ternyata juga dianggap tidak bisa memberikan prosentase pemenuhan persyaratan yang stabil, yang itu memberikan kepastian hukum,” terangnya.

 Jadi, menurut Hufron, satu persoalan baru yang penting adalah bahwa sispol inilah yang harus establish, harus mapan dan harus stabil, serta dikelola secara terbuka. Sehingga, di situ ada proses akses akses stabilitas dan akuntabilitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai penting karena persoalan ini juga akan memunculkan perkara-perkara yang sama ke depannya.

 “Termasuk kemarin bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian mengadili tentang sengketa proses Pemilu, itu ternyata juga diikuti oleh partai-partai lain. Jadi ini seolah-olah dianggap sebagai yurisprudensi. Padahal ini belum berkekuatan hukum tetap tetapi catatan saya adalah paling penting ke depan soal sispol. Ini yang menurut saya harus dibikin satu sistem yang mapan, yang kemudian tidak sering error.  Sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan apa stabilitas publik yang memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan” pungkasnya. (msi/gol)