Polemik Kapal Ikan Sandar di Tanjung Wangi, KSOP : Mereka Bukan Prioritas

“Jadi, kami prioritaskan kapal barang dulu. Jika tidak ada tempat, kami bisa menolak. Kapal ikan diminta menunda dulu,” jelasnya lagi.

Terkait polemik kapal ikan ini, pihaknya memastikan tidak memiliki kewenangan mengaturnya. Sebab, aturan kewenangan sandar dan berlayar kapal ikan berada di KKP.  Apalagi, muncul Peraturan Menteri KKP yang memberikan tiga pelabuhan di Banyuwangi untuk bongkar kapal ikan. Salah satunya, Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi.

“Kami hanya memenuhi permintaan. Karena yang memilih sandar dan keselamatan berlayar kapal ikan adalah KKP,” tegasnya.

Sebelumnya, pengusaha Pelabuhan Perikanan swasta Masami di Banyuwangi meradang, terancam tutup. Penyebabnya, mereka ditinggal kapal ikan dan memilih sandar ke Pelabuhan Tanjung Wangi yang berstatus milik negara. Padahal, pelabuhan bernama Masami ini baru dibuka awal Januari 2023.

Sepinya pelabuhan ini dipastikan akan berlanjut seiring turunnya Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan No 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan yang Memenuhi Syarat Perikanan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Dalam Kepmen tertanggal 15 Agustus 2023 ini, Pelabuhan Perikanan di Banyuwangi jumlahnya bertambah. Awalnya hanya Pelabuhan Perikanan Masami yang dikelola swasta, ditambah Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Muncar yang berstatus plat merah. (hoa/gol)