Konflik Rempang, Sejarah Panjang Suku Laut dan Tanah Adat, Ini Penjelasan Profesor Hukum

“Kita gali lagi pokok permasalahannya dulu, kita harus melihat masalah Papua bagaimana bisa menyelesaikan, perlu diperhatikan masalah ini kepada Pemerintah, jangan sampai menjadi salah satu alat kekuasaan alat kekuatan, simbolis kita (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara kita terpecah belah,” ujarnya dengan nada khawatir.

Konflik mencapai titik kritis, saat aparat keamanan mencoba untuk menggusur penduduk Pulau Rempang, yang masyarakatnya nelayan di pesisir pantai yang akan berupaya menentang pembangunan tersebut. Demonstrasi besas-besaran akan berubah menjadi bentrokan, antara penduduk dan aparat, yang akan menyebabkan banyak luka-luka di kedua belah pihak.

“Pemerintah setempat harus berusaha untuk meredahkan ketegangan dengan mendekati para pemimpin suku laut dan perwakilan adat setempat. Mereka berharap untuk mencapai kesepakatan yang memadukan kepentingan kedua belah pihak dan menjaga perdamaian di pulau ini,” imbuh Bowo.

Krisis di Pulau Rempang menjadi pengingat akan kompleksitas konflik yang melibatkan klaim tanah adat dan pembangunan ekonomi. Masyarakat berharap agar negosiasi dapat memunculkan solusi yang adil dan berkelanjutan, yang akan membantu mendamaikan Pulau Rempang dan mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung lama. (msi/gol)