Merasa Nama Baiknya Dicemarkan, Ketua DPC Demokrat Bojonegoro Melaporkan Calegnya

Meski demikian jika ada itikad baiknya Cholil, pihaknya masih terbuka untuk menyelesaikan persoalannya dengan duduk satu meja.

Sementara Agus Susanto Rismanto, Penasehat Hukum, Sukur Priyanto, mendampingi di Polres Bojonegoro menambahkan, jika pelaporan ini ibaratnya sebagai ultimum remedium yang artinya upaya ditempuh tersebut karena memang sudah ada upaya dialog yang tidak bisa dilaksanakan.

Justru kliennya tersebut malah mendapat undangan dari PN Bojonegoro untuk bersidang pada tanggal 15 November 2023 akan dilaksanakan sidang. Meski ultimum remedium sebetulnya dilakukan karena upaya lain sudah tidak bisa diusahakan, tetapi ia menyarankan agar klien dia tetap membuka ruang dialog.

"Tetapi penggiringan opini, mohon maaf, oleh oknum media yang mungkin tidak terverifikasi itu justru akan membuat harkat dan martabat Saudara Sukur Priyanto dan partai menjadi lemah, karena ada pembunuhan karakter, dan itu yang kita lawan, itu akan berimplikasi berat,” tutur Gus Ris panggilan akrabnya.

Pengembalian uang tersebut dilakukan sebelum jadwal penetapan nomor urut caleg bahkan diusulkan untuk dikembalikan nomor urutnya Cholil nomor satu.

"Jadi bukan karena perubahan nomor urut, ini yang harus dicatat. Ketika uang itu dikembalikan, Mas Sukur masih berusaha menempatkan nomor urut 1, tapi DPP yang kemudian merubah itu, ada aturan internal yang harus dipatuhi,” ungkap Gus Ris.

Lanjutnya, Sukur Priyanto tidak bisa secara de facto dan de jure mempunyai wewenang mutlak untuk menentukan calegnya. Karena masih ada DPD dan DPP yang punya wewenang lebih tinggi, sebagaimana ada aturan main dalam AD/ART. Jika siap berpartai harus tunduk pada aturan partai.