Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Tata Negara : Terlalu Beresiko Bisa Jadi Entrypoint Pemakzulan

“Maka Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya dia berdiri tegak di semua beserta pemilu, yang tugasnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk adalah melindungi semua peserta pemilu,” tegas Hufron.

Hufron menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak konsisten karena sebelumnya pernah menyebutkan bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara harus netral.

Namun di sisi lain tiba-tiba Jokowi menyatakan Presiden dan Menteri boleh kampanye. Jika Presiden Jokowi tetap melakukan kampanye dan berpihak, langkah ini dinilai terlalu beresiko dan bisa menjadi entrypoint atau pintu masuk untuk pemakzulan Presiden.

“Ada sejumlah masyarakat yang meminta agar Pak Jokowi dimakzulkan. Menurut saya kalau ini ternyata sama Pak Jokowi haknya untuk berkampanye itu diambil, dan dia berpihak (ke salah satu peserta capres cawapres), menurut  saya ini entry point atau pintu masuk  bahwa Pak Jokowi ada alasan yang lebih terang benderang untuk bisa diajukan pemakzulan,” jelasnya.

Karena itu, Hufron berkeyakinan Jokowi hanya menyampaikan soal boleh dan berpihak Presiden dan pejabat Menteri, itu adalah betul secara normative. Tetapi sebagai hak yang bersifat individu Jokowi tidak akan mengambil itu.

“Karena itu terlalu beresiko terhadap apa yang disebut sebagai Legacy Pak Jokowi yang sudah sepuluh tahun dia sebagai seorang negarawan yang baik,” pungkasnya. (msi/gol)