Tanggapi Isu Sejumlah Menteri Jokowi akan Mundur, Wali Kota Madiun Maidi: Siap meski Tak Digaji

Madiun, tvOnenews.com - Berkembangnya isu sejumlah Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju siap mundur lantaran disebut-sebut Presiden Joko Widodo tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Walikota Madiun Maidi turut bersuara memberikan tanggapan. 

Saat ngobrol santai dengan sejumlah awak media di Kantor Walikota Madiun, Jumat (26/1) Maidi menanggapi isu akan ada sejumlah Menteri Jokowi yang akan mundur sebelum akhir masa jabatan adalah keputusan yang kurang pas, seharusnya para menteri itu menuntaskan masa jabatan hingga Oktober mendatang. 

“Menurut saya kalau mau mundur itu ya alangkah baiknya dituntaskan dulu sampai dengan masa pemerintahannya Pak Jokowi Oktober nanti,” ucap Maidi. 

Namun, lanjut Maidi, apabila isu tersebut ternyata benar adanya banyak Menteri yang akan mundur entah apa masalahnya dia bersedia menggantikan jadi menteri, jika memang mendapat tawaran dari Jokowi. Bahkan, Maidi pun menyatakan siap tanpa digaji.

"Kalau memang ada (menteri) yang mundur, ya mungkin karena keterpaksaan, itu boleh-boleh saja," imbuhnya.

"Pak Jokowi kan orangnya cerdas, pintar, toh calon menteri kan banyak dari daerah, saya pun siap dan sanggup meski tanpa digaji," katanya.

Menurutnya, kursi menteri butuh figur dari kalangan profesional. Pasalnya, peran menteri cukup penting dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kalau kita jadi menteri, nggak usah digaji. Gaji itu untuk kegiatan sosial. Misalnya, dikasihkan ke anak stunting, yatim, maupun lansia yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat," cetus Maidi.

Selain itu, jika nanti masyarakat Madiun masih menghendaki dirinya kembali memimpin Kota Madiun, Maidi juga mengaku siap. Sebab, masih ada sejumlah pembangunan yang perlu disempurnakan ke depannya.

“Alhamdulillah kalau masyarakat masih menghendaki saya untuk menyempurnakan kota ini. Saya mengabdi kepada masyarakat Kota Madiun itu kan bagian dari ibadah," ungkapnya.

Terpisah, Prof Parji Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) tak menampik adanya isu atau fenomena menteri mundur berkaitan dengan dinamika politik saat ini, bahkan mungkin ada sangkut pautnya dengan Pilpres 2024. 

"Namanya isu bisa saja muncul, semua itu bisa saja terjadi. Tapi, apabila memang kabar tersebut nantinya terbukti benar keputusan prerogatif ada Presiden Jokowi,” ujar Parji. 

Keputusan tersebut adalah dalam menentukan siapa saja calon pengganti menteri-menteri yang mundur tersebut. Namun demikian menurut Parji menjaga kondusivitas, pelayanan prima kepada masyarakat dan kestabilan politik jauh lebih penting.

“Kalau Pak Maidi saran saya agar tetap fokus dalam membangun kota ini hingga massa jabatannya sebagai Walikota berakhir pada 29 April mendatang,” tutup Parji. (men/hen)