Pakar Hukum Tata Negara: Pembuktian Kecurangan Pilpres Ada di MK Bukan Hak Angket DPR

Apabila rapat paripurna memutuskan terjadi pelanggaran, DPR dapat menggunakan hak ketiganya, yaitu hak menyatakan pendapat.

“Hak Angket tidak perlu dilakukan jika semua pihak legowo dan percaya pada proses tahapan pemilu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Radian menambahkan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu, telah ada lembaga yang berwenang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam undang-undang tersebut pihak yang berhak yaitu ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

“Silahkan menggunakan koridor hukum masing-masing dalam menyelesaikannya. Tidak perlu sampai kepada hak angket di DPR, jadi artinya pembuktian ada di MK pasca 3x24 jam penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU bukan mengajukan hak angket,” tegasnya. (far)