Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, Pemkab Blitar Fokus Pembangunan Berkelanjutan dan Perhatian Khusus Penanganan Stunting

Blitar, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Musyawarah Pena Intan (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, serta Kelompok Rentan Lainnya) Kabupaten Blitar Tahun 2025, dan Rembuk Stunting Tahun 2024.

Musrenbang dihadiri berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar, termasuk anggota Forkopimda, Ketua DPRD beserta wakilnya, Sekretaris Daerah, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, perwakilan BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selain itu, turut hadir juga akademisi, ketua forum CSR, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan media massa.

Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

Dengan tema "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah" dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, Bupati memaparkan lima prioritas pembangunan.

Pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kedua, meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang. Keempat, penguatan e-Government dan pelayanan publik. Dan kelima, pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup.

Bupati juga menjelaskan bahwa Musrenbang RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Blitar Tahun 2045, yakni Kabupaten Blitar Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, fokus pembangunan jangka panjang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pemenuhan infrastruktur dasar, transformasi ekonomi, dan tata kelola yang baik.