Pemprov Jatim dan BI Dorong Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam kegiatan itu diberikan apresiasi ETPD Jawa Timur dengan katagori Pemda yang telah mencapai Indeks ETPD 100% pada periode Semester II-2023, yakni
Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.

Kedua tiga besar Pemda di Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi sampai dengan April 2024, yaitu Kota Madiun, Kab. Madiun, dan Kota Surabaya. Serta ketiga OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

HLM Rakorwil TP2DD se Jawa Timur merupakan forum koordinasi antara TP2DD Provinsi Jawa Timur dengan TP2DD di 38 Kabupaten/Kota se Jatim, untuk mendiskusikan isu – isu terkini dan upaya akselerasi penggunaan transaksi pembayaran non tunai di lingkungan Pemda, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran/ belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini, Indeks ETPD seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur telah masuk kategori Digital dengan rata – rata indeks 95,2%. Meski demikian, Implementasi ETPD di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD untuk memonitor implementasi transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah.

Penguatan ETPD dari sisi penerimaan memerlukan inovasi dan transformasi pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) menjadi non – tunai, melalui kanal – kanal pembayaran non tunai/digital.

“Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemda diharapkan dapat mempermudah dan mendukung realisasi belanja daerah. Hingga April 2024, sebanyak 89,5% atau 35 dari 39 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI,” tandasnya. (gol)