Jelang Pilkada di Jatim, Jenderal Muda Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin Dijabat 

Sidoarjo, tvOnenews.com - Kasatkorwil Banser Jawa Timur, Gus Irsyad Yusuf menyebut, penempatan Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menjadi langkah tepat. Menurutnya Jawa Timur sebagai provinsi terbesar dengan karakteristik dinamis, butuh pemimpin muda.

Menurutnya, sosok Mayjen TNI Rudy Saladin, peraih penghargaan Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama 1997 dengan usianya yang masih 48 tahun itu menjadi langkah tepat Panglima TNI untuk mendukung kondusifitas Jatim dalam masa transisi dan dinamika masyarakat yang melek atas perubahan-perubahan yang terjadi jelang Pilkada Jatim.

"Saya tidak melihat secara personal, beliau ini seorang jenderal yang masih muda dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang dinamis, tentunya lebih cepat adaptasi. Bagaimana karakteristik masyarakatnya kemudian koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakatnya, saya yakin beliau mampu lebih cepat dan baik akan hal tersebut," ucapnya saat singgah di Sidoarjo.

Dia meyakini dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki lulusan terbaik Akmil Abituren 1997 itu, mampu secara cepat merangkul semua golongan di Jatim, apalagi dalam masa transisi kepimpinan dan agenda politik nasional.

"Kami yakin dengan kemampuan beliau, organisasi-organisasi masyarakat Jatim dapat dirangkul dan koordinasi dapat berjalan dengan baik, juga jelang Pilkada di Jatim akan terjaga keàmananya," harap Gus Irsyad.

Sementara itu, Katno, Tokoh Gerakan Pemuda Jatim mengapresiasi langkah Panglima TNI menempatkan Mayjen Rudy Saladin di Jatim. Menurutnya, Jatim dengan masyarakatnya yang dinamis apalagi jelang agenda politik nasional membutuhkan sosok muda yang mampu mewujudkan netralitas.

Aktivis 98 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Industri Kapal Indonesia Persero di Makassar itu mengatakan, netralitas TNI menjadi prinsip utama yang menekankan posisi nonpartisan dan komitmen dalam menjaga proses demokrasi tanpa adanya kecenderungan yang memihak pada entitas politik tertentu.